Apa tujuan dibentuk sebuah negara? Negara pada hakikatnya dibentuk untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Dalam perkembangan pemikiran ketatanegaraan modern, fungsi negara tidak lagi terbatas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban semata, melainkan berkembang menjadi negara kesejahteraan (welfare state) yang memiliki tanggung jawab aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Keberadaan negara tidak hanya ditujukan untuk menjaga stabilitas politik, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonominya atau kemajuan infrastrukturnya, melainkan juga oleh kemampuannya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Konsep tersebut secara tegas tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, dan perwujudan keadilan sosial sebagai tujuan utama negara.
Amanat konstitusi tersebut menegaskan bahwa pembangunan nasional bukan sekadar upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Dalam kerangka inilah hukum memperoleh peran yang sangat penting. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen yang mengarahkan pembangunan agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan.
Dalam kehidupan bernegara yang berlandaskan hukum, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang menjamin keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan ekonomi, dan kepentingan masyarakat. Hukum harus mampu memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur semata-mata dari tingginya angka investasi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.
Paham tersebut memiliki kesesuaian yang kuat dengan pemikiran Prof. Emil Salim. Sebagai ekonom sekaligus tokoh lingkungan hidup Indonesia, Emil Salim memandang pembangunan sebagai proses yang bertujuan meningkatkan kualitas manusia secara menyeluruh. Baginya, pertumbuhan ekonomi hanyalah salah satu instrumen pembangunan, bukan tujuan akhir pembangunan itu sendiri.
Baca juga: Residu Etika Aparat Penegak Hukum
Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara harmonis karena pembangunan yang mengabaikan salah satunya hanya akan melahirkan persoalan baru di masa depan.
Pemikiran tersebut menjadi sangat relevan ketika membicarakan Papua. Sebagai salah satu wilayah terkaya di Indonesia dari segi sumber daya alam, Papua menyimpan berbagai potensi yang sangat besar. Kawasan ini memiliki cadangan mineral yang melimpah, hutan tropis yang luas, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta kekayaan budaya yang luar biasa. Secara teoritis, kekayaan tersebut seharusnya menjadi modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang hidup di atasnya.
Selama bertahun-tahun, Papua masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, ketimpangan pembangunan, serta konflik yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam. Kondisi tersebut menimbulkan sebuah paradoks.
Di satu sisi, Papua merupakan wilayah yang kaya raya. Namun di sisi lain, sebagian masyarakatnya masih berjuang untuk memperoleh kesejahteraan yang layak. Paradoks ini menunjukkan bahwa persoalan utama Papua bukan semata-mata terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada bagaimana sumber daya tersebut dikelola dan didistribusikan melalui mekanisme hukum dan kebijakan publik.
Dalam kacamata Emil Salim, pembangunan yang hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam tidak akan mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Kekayaan alam pada dasarnya bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia terus berkembang. Oleh karena itu, hasil pengelolaan sumber daya alam seharusnya digunakan untuk membangun kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tambang dapat habis, hasil hutan dapat berkurang, tetapi manusia yang terdidik akan tetap mampu menciptakan nilai dan kemajuan bagi dirinya maupun lingkungannya.
Selain persoalan kesejahteraan, isu lain yang tidak dapat dipisahkan dari Papua adalah keberadaan masyarakat hukum adat. Papua merupakan rumah bagi ratusan kelompok etnis yang memiliki sistem sosial, budaya, dan hukum adat yang masih hidup hingga saat ini.
Dalam banyak kasus, tanah dan hutan tidak hanya memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat adat, tetapi juga memiliki nilai historis, spiritual, dan identitas kolektif yang melekat pada kehidupan mereka. Oleh karena itu, pembangunan yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik sosial.
Baca juga: Menjaga Hukum Adat di Tengah RUU KUHAP
Konstitusi Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 telah mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek hukum yang harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah dan sumber daya yang mereka miliki. Dalam konteks ini, hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat dan menjamin partisipasi mereka secara bermakna.
Di samping itu, Papua juga memiliki posisi yang sangat penting dalam isu lingkungan hidup. Hutan Papua merupakan salah satu kawasan hutan tropis terbesar yang masih tersisa di dunia. Hutan tersebut berfungsi sebagai penyangga kehidupan, penyimpan karbon, serta habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna yang tidak ditemukan di tempat lain.
Dalam pandangan Emil Salim, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip inilah yang kemudian dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam di Papua tidak boleh hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi jangka pendek. Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di masa depan. Hukum lingkungan harus ditegakkan secara konsisten agar pembangunan tidak berubah menjadi proses eksploitasi yang meninggalkan kerusakan ekologis dan penderitaan sosial.
Otonomi Khusus
Pemerintah Indonesia telah berupaya menjawab berbagai persoalan Papua melalui kebijakan Otonomi Khusus yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengelola pembangunan. Namun demikian, keberhasilan Otonomi Khusus tidak dapat diukur hanya dari besarnya dana yang dialokasikan.
Keberhasilan tersebut harus dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan kata lain, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah jumlah anggaran yang dihabiskan, melainkan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
Pada akhirnya, persoalan Papua merupakan ujian bagi komitmen Indonesia sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan. Papua menunjukkan bahwa pembangunan yang berkeadilan tidak dapat dicapai hanya dengan penetapan otonomi khusus atau melalui pertumbuhan ekonomi & eksploitasi sumber daya alam. Pembangunan harus dilandasi oleh hukum yang adil, tata kelola yang baik, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta komitmen untuk menjaga lingkungan hidup bagi generasi mendatang.
Menilik dari pemikiran Emil Salim, masa depan Papua tidak seharusnya ditentukan oleh seberapa banyak kekayaan alam yang dapat diambil dari bumi Papua, melainkan oleh seberapa bijaksana bangsa ini mengelola kekayaan tersebut untuk meningkatkan martabat manusia, memperkuat keadilan sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sesungguhnya makna pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang tidak hanya menghasilkan kemakmuran bagi generasi sekarang, tetapi juga menjamin kehidupan yang layak bagi generasi yang akan datang.
