Pada tanggal 1 Mei 2026, Prabowo Subianto menyampaikan pidato di hadapan massa pekerja di peringatan hari buruh Internasional, di Monumen Nasional, Jakarta.
Di hadapan para hadirin, orang nomor satu di Indonesia ini tak lupa menanyakan bagaimana pendapat orang-orang terkait proyek maha akbar pemerintah sekarang: Makan Bergizi Gratis.
Prabowo pun melontarkan tanya, “Kami juga beri MBG. Saya tanya ke saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak?”
Jawaban audiens yang berkerumun pun beragam. Dari cuplikan video yang beredar di media sosial, kita tahu, mayoritas hadirin yang berdiri di peringatan hari monumental itu menjawab “tidak” dengan lantang. Jawaban keluar tanpa gentar; jujur dan tak bersandiwara.
Meski ada jawaban yang terang menolak adanya, Prabowo justru meanjutkan dan makin menegaskan urgensi nasional dari program unggulan – yang dielu-elukan sekaligus dikebut sejak awal rezim ini sah berdiri.
Baca juga: Demokrasi, Inkompetensi, dan Jebakan Populisme
Perkataan “tidak” oleh massa May Day Fiesta di hadapan panggung (tampuk kekuasaan) seorang presiden seperti tepuk sebelah tangan, tak dapat sambutan atau tanggapan sesuai pengharapan. Sesaat setelah mendengar jawaban tersebut, Prabowo Subianto terus mengutarakan bahwa program akbar yang menelan triliun rupiah ini menghadirkan beragam manfaat. Capaian positif terus digaungkan; torehan negatif terus disembunyikan.
Dari sini, kita dapat menggaris bawahi bahwa komunikasi antar pemangku kebijakan dengan “atasan presiden” — meminjam istilah Pandji Pragiwaksono di acara special show Mens Rea — tak pernah dua arah. Pola komunikasi antara pemegang kuasa dan warga sipil ini tak pelak merepresentasikan egoisme rezim. Sebuah metode untuk mengontrol hegemoni dan memuluskan program-program pemerintah.
Ruang-ruang perjumpaan lantas kerap terpenuhi oleh pesan-pesan moralis dan nasionalis dari para pejabat. Yang mungkin luput dari momen ini adalah evaluasi (total) dari fungsi-fungsi penyelenggaraan-pelayanan. Sering suatu agenda, baik dalam skala nasional maupun akar rumput, menjadi ajang pejabat publik untuk memoles citra; baik, transparan, merakyat, professional. Tak jarang pula upaya-upaya mendulang suara demi kalkulasi politik masa mendatang turut serta.
Omon-Omon
Belakangan ini sedang ngetren frasa omon-omon. Frasa ini populer tatkala debat pilpres pada tahun 2024, dimulai ketika Prabowo Subianto – yang saat itu bersama Gibran Rakabuming Raka berada di nomor urut 2 – menyindir kandidat lain yang hanya banyak omong, tak punya tindakan nyata nan otoritatif.
Sampai sekarang, frasa plesetan ini malah menjadi kecenderungan umum, wajar, dan lazim dipakai untuk menyenggol oknum-oknum inkompeten. Pun frasa ini menjadi bumerang dan berbalik menyerang rezim.
Orde pemerintahan Prabowo Subianto, dari mulai presiden sampai jajaran terdekat dan terbawah sekalipun, menjadi sasaran kritik setelah banyak melakukan blunder. Sayangnya, kesalahan tersebut bukan hanya muncul dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam pola komunikasi – sebagai bagian dari tanggung jawab memanggul jabatan tersebut.
Kita bisa mendaftar satu demi satu nama-nama para pejabat dengan sekian kasus blunder dalam menyampaikan perkataan, klarifikasi, maupaun pertanggungan dari sebuah fenomena/peristiwa. Dari kepala BNPB sampai menteri PPPA, dari asisten pribadi presiden sampai kepala kantor komunikasi kepresidenan. Tentu saja, hal ini menjadi noktah hitam dalam penyelenggaran institusi negara. Sebuah alarm tanda bahaya!
Baca juga: Kesurupan Tuhan dan Bahaya Merasa Paling Benar
Saat di hadapan publik sendiri, kita tahu, para pejabat sebenarnya sering memberikan penetrasi terhadap perkataan pribadi – yang seolah-olah membawa-bawa/menjadi cermin lembaga otoritas – dengan tanpa mempertimbangkan solusi konstruktif, malah sering ceplas-ceplos. Klarifikasi baru muncul setelah viral di media sosial.
Jika komunikasi publik ini adalah kulit bawang, maka masih ada lapis-lapis hal ihwal paradoksial tentang sisi gelap bagaimana para pemangku arah negeri ini mengurus negara.
Pejabat publik pun kerap berceloteh tanpa dasar data, tanpa olah pikir. Mereka lebih sering “silat lidah” dan kita tahu itu apa.
Jadi, sekarang pertanyaannya berbalik, biarkan Anda menjawab dengan hati jujur dan penuh empati, Pak Presiden. “Kebijakan Anda bermanfaat atau tidak?”
