Di tengah berkembangnya pengelolaan zakat modern, ada satu pertanyaan fiqhiyyah yang sering dihindari untuk didiskusikan secara serius: apakah tafsir mengenai delapan asnaf benar-benar tidak dapat dikontekstualisasikan sesuai kompleksitas problem sosial hari ini?
Peruntukan zakat memang akan lebih banyak diprioritaskan bagi mereka yang rapuh secara ekonomi, tapi bisakah zakat juga menyentuh mereka yang hidup dalam kerentanan ekonomi sekaligus telah lebih dahulu disingkirkan secara sosial akibat stigma moral yang dilekatkan masyarakat?
Terdapat satu penelitian menarik berjudul The Invisible Mustahik: Exploring Social Exclusion and Barriers to Zakat Access for Prostitutes in Yogyakarta’s Digital Space. Penelitian tersebut menggunakan metode netnografi — versi digital dari etnografi — dengan melibatkan 11 informan pekerja seks digital di Yogyakarta.
Di luar perdebatan metodologis mengenai penggunaan netnografi dan kecilnya jumlah informan, penelitian tersebut tetap menghadirkan satu gagasan penting bahwa dalam sistem pengelolaan zakat modern pun masih menyisakan kelompok-kelompok tertentu yang hidup di luar radar distribusi bantuan sosial-keagamaan.
Baca juga: Zakat, Stabilitas Ekonomi dan Kohesi Sosial
Di sinilah teori eksklusi sosial dari Amartya Sen & Hilary Silver menjadi relevan. Kemiskinan ternyata tidak hanya berkaitan dengan kekurangan uang untuk bertahan hidup, tapi juga tentang kehilangan kapabilitas (capability deprivation) di antaranya kehilangan akses terhadap bantuan, rasa diterima, bahkan kehilangan hak untuk dianggap sebagai manusia yang layak ditolong.
Pekerja seks dalam penelitian tersebut hidup dalam posisi seperti itu. Sederhananya, mereka tetap seorang muslim, masih mengenali nilai-nilai agama, tetapi secara sosial telanjur dipandang sebagai “jiwa-jiwa kotor” yang berada di luar lingkaran solidaritas moral masyarakat.
Padahal, dalam pemikiran zakat kontemporer, zakat seyogyanya tidak berhenti pada bantuan konsumtif semata. Dari sinilah lahir konsep zakat produktif, yakni sebuah upaya untuk menjadikan mustahik tidak sekadar bertahan hidup di tengah kesulitan ekonomi, tetapi juga perlahan mampu bertransformasi hingga suatu hari dapat “naik kelas” menjadi muzakki.
Dalam konteks itu, pekerja seks justru menjadi salah satu kelompok yang perlu dijangkau oleh zakat produktif. Tidak bisakah dana zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja, mengingat tidak sedikit dari mereka masuk ke dunia prostitusi akibat tekanan ekonomi serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal.
Penelitian tersebut bahkan menunjukkan bahwa beberapa informan hidup berpindah-pindah, tidak memiliki alamat tetap, hingga harus menjadi tulang punggung keluarga dalam kondisi yang serba tidak pasti.
Di titik ini, penulis cenderung sependapat dengan pemaparan penelitian tersebut sekaligus mencoba mengajukan kritik terhadap sistem zakat yang selama ini lebih nyaman membantu kelompok rentan yang secara sosial lebih diterima dan lebih mudah dijangkau secara administratif.
Baca juga: Romantisasi Kesedihan di Media Sosial
Sementara itu, kelompok yang membawa stigma sosial negatif sering kali terpinggirkan karena dianggap berisiko terhadap citra lembaga. Tanpa disadari, kondisi semacam ini dapat terus melanggengkan rantai eksklusi sosial, padahal sering kali kelompok yang paling terpuruk justru menjadi yang paling tidak terlihat (invisible mustahik).
Memang, ini bukan persoalan yang sederhana. Pandangan semacam ini akan selalu berada di tengah dilema antara kekhawatiran dianggap “membenarkan” prostitusi dan harapan agar zakat benar-benar mampu menjadi jalan pemulihan kehidupan manusia.
Selama pekerja seks masih dipandang sebagai pelaku dosa semata, bukan manusia yang juga dapat terjebak dalam tekanan sosial dan ekonomi, maka mereka akan terus menjadi invisible mustahik. Pada akhirnya, kondisi semacam ini membuat zakat berisiko kehilangan salah satu tujuan mulianya: menghadirkan kehidupan yang lebih manusiawi dan bermartabat bagi mereka yang terpuruk.[]
